Pusdiklat APUPPT Libatkan Industri dalam Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi APUPPT PPPSPM bagi Penyedia Barang dan Jasa

Berita Umum 04 Nov 2026 Administrator

Depok, 3 November 2026 – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyampaian Rancangan Standar Kompetensi APUPPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) bagi Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dan memvalidasi rancangan standar kompetensi bersama pelaku industri dan asosiasi PBJ sebagai bagian dari persiapan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusdiklat APUPPT, Supriadi, dan diikuti oleh perwakilan industri serta asosiasi PBJ. Melalui FGD ini, Pusdiklat APUPPT mendorong keterlibatan industri dalam penyusunan standar kompetensi yang dapat menjadi acuan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung penerapan program APUPPT dan PPPSPM. Rancangan tersebut disusun dengan memperhatikan karakteristik industri dan bersifat tidak mengikat serta tidak dimaksudkan untuk menambah kewajiban maupun sanksi baru bagi Pihak Pelapor.

 

Dalam pemaparannya, Pusdiklat APUPPT menjelaskan bahwa penyusunan standar kompetensi menggunakan pendekatan Regional Model Competency Standard (RMCS) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016. Penyusunannya juga memperhatikan Taksonomi Bloom serta pembagian jenjang kompetensi menjadi Dasar, Lanjutan, dan Ahli. Rancangan awal mencakup satu Tujuan Utama, tiga Fungsi Kunci, tujuh Fungsi Utama, dan 31 Fungsi Dasar atau unit kompetensi.

 

Selain peta fungsi, rancangan skema kompetensi mencakup lima kelompok jabatan, yaitu Direksi/Komisaris, AML/CFT Officer, bagian Sistem Informasi, Internal Audit, dan Frontliner. Pembagian ini dirancang untuk menggambarkan kebutuhan kompetensi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam mendukung penerapan program APUPPT dan PPPSPM di sektor PBJ.

 

Salah satu agenda utama FGD adalah menghimpun masukan industri melalui pembahasan enam aspek, meliputi kesesuaian unsur standar kompetensi, relevansi fungsi dasar, keterwakilan jabatan, ketepatan jenjang kompetensi, pemanfaatan standar oleh industri, serta identifikasi industri dan asosiasi yang dapat berperan sebagai responden maupun Subject Matter Expert (SME). Diskusi juga membahas karakteristik kegiatan usaha, seperti transaksi tunai, pembayaran bertahap, penjualan melalui agen atau lelang, serta kemungkinan perangkapan fungsi AML/CFT Officer oleh pemilik usaha atau bagian keuangan.

 

Untuk mendukung proses validasi, peserta diminta memberikan tanggapan melalui kuesioner daring menggunakan Microsoft Forms yang memuat 18 pertanyaan. Kuesioner tersebut mencakup rancangan unsur standar kompetensi, kelompok jabatan, dan pembagian jenjang kompetensi. Masukan dari peserta diharapkan menjadi bahan penyempurnaan agar rancangan standar kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri, baik usaha mikro dan kecil maupun perusahaan berskala besar.

 

Menuju Penyusunan SKKNI Tahun 2027

 

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan standar kompetensi APUPPT dan PPPSPM bagi PBJ. Setelah proses ekspose dan validasi bersama industri, tahapan berikutnya adalah pembentukan Tim Perumus SKKNI pada Januari 2027 dengan melibatkan praktisi dan asosiasi PBJ sebagai tenaga ahli sesuai bidangnya. Proses selanjutnya mencakup penyampaian usulan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, penyusunan dan konsolidasi rancangan, pra-konvensi, perbaikan dan finalisasi, hingga konvensi yang ditargetkan pada Oktober 2027. Rangkaian tahapan tersebut ditargetkan menghasilkan SKKNI APUPPT dan PPPSPM bagi PBJ pada Desember 2027.

 

Melalui kegiatan ini, Pusdiklat APUPPT PPATK berharap keterlibatan aktif industri dan asosiasi dapat menghasilkan standar kompetensi yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan karakteristik sektor PBJ. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta mendukung penerapan program APUPPT dan PPPSPM secara lebih efektif dan berbasis risiko.(sk)