PUSDIKLAT APUPPT HADIRI FORUM BAKOHUMAS, “Membangun Kewaspadaan Nasional Menjelang Tahun Politik 2024 Melalui Desa Siap Siaga”
Jakarta – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorime hadiri kegiatan Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) di Hotel Arion Suite kemang, Senin (16/10/23).
Tema yang diambil dari forum Bakohumas kali ini, yaitu program Kesiapsiagaan Nasional yang menjadi salah satu program pencegahan tindak pidana terorisme BNPT RI sesuai amanat UU No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Tema tersebut sejalan dengan rencana kerja Pusdiklat APUPPT yang merupakan Mitra Kerja dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada stakeholder terkait dengan pencegahan pendanaan terorisme berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Dalam forum BAKOHUMAS tersebut terdapat beberapa narasumber, salah satunya yaitu Bapak Haris Amir Falah yang merupakan mantan narapidana teroris. Ia memberikan materi terkait dengan penyebaran paham radikalisme terorisme di desa.
"Penyebaran paham radikalisme pertama kali berasal dari lingkungan sekitar. Salah satu ciri-ciri yang dapat dilihat jika seseorang sudah terpapar paham tersebut seperti tidak menerima perbedaan-perbedaan di lingkungan, menolak keras hormat bendara, untuk orang yang terekrut pasti juga anti terhadap masjid dan target utama sasaran orang penyebaran paham-paham adalah orang-orang yang tertarik dengan keagamaaan,” ujarnya.
Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui kegiatan Bakohumas ini diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung keberhasilan program kesiapsiagaan membangun kewaspadaan nasional menjelang tahun politik 2024 melalui Desa Siap Siaga.
Sekretaris Utama BNPT RI Bambang Surono, A.k.,M.M.,CA., menyatakan pentingnya peran Humas Pemerintah.
“Humas pemerintah yang tersebar mulai tingkat pusat hingga daerah, merupakan salah satu potensi besar yang dapat berfungsi secara optimal dalam pengelolaan komunikasi publik terkait program kesiapsiagaan nasional," tegas Bambang.
-WKW-
