Pusdiklat APU PPT Gelar Rapat Komite Penjaminan Mutu Pelatihan Semester I Tahun 2025
Jakarta - Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK telah melaksanakan Rapat Komite Penjaminan Mutu pada tanggal 30 Juli 2025 di Jakarta. Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bagian dari penguatan sistem manajemen mutu pelatihan di lingkungan Pusdiklat APU PPT.
Ketua Komite Penjamin Mutu Pelatihan yang juga menjabat sebagai Kepala Pusdiklat APU PPT, Akhyar Effendi, menyampaikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas peserta, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelaporan dan kepatuhan pihak pelapor di sektor keuangan. Untuk itu, diperlukan penguatan pada aspek evaluasi dampak, pengelolaan data peserta, serta pemetaan kebutuhan pelatihan secara sektoral dan geografis.
Komite Penjaminan Mutu turut merekomendasikan perlunya:
1. Penguatan kerja sama lintas unit dalam perencanaan pelatihan,
2. Penyesuaian metode pelatihan (hybrid),
3. Peningkatan akurasi konfirmasi peserta,
4. Perluasan sebaran peserta di luar wilayah Jabodetabek,
5. Penyusunan database pelatihan berbasis NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM,
6. Sertifikasi dan pengakuan kinerja pengajar sebagai bagian dari indikator kinerja unit kerja.
Anggota Komite dari Direktur Hukum dan Regulasi: Muhammad Novian, Direktur Pengawas Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan: Syahril Ramadhan, Direktur Analisis dan Pemeriksaan 2: M. Shalehuddin Akbar dan Plt Inspektur: Nelson D. P. Manalu turut memberikan masukan teknis yang relevan, termasuk pentingnya memetakan sektor-sektor yang selama ini belum terjangkau secara optimal, seperti koperasi, serta pentingnya mengawal tindak lanjut hasil evaluasi pelatihan secara konsisten setiap semester.
Melalui hasil rapat ini, Pusdiklat APU PPT menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas, efektivitas, dan integritas pelatihan sebagai salah satu kontribusi utama dalam mendukung rezim APU PPT nasional dan posisi Indonesia di tingkat internasional. (ixw)
