Perkuat Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan, Pusdiklat APU PPT Gelar Pelatihan TBML

Training 06 Nov 2026 Administrator

Depok, 6 November 2026 – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) menyelenggarakan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berbasis Perdagangan atau Trade-Based Money Laundering (TBML) pada 28 Oktober–6 November 2026.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dalam mendeteksi, menganalisis, serta menangani praktik pencucian uang melalui transaksi perdagangan internasional.

TBML merupakan salah satu modus pencucian uang yang memanfaatkan aktivitas perdagangan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Praktiknya dapat berupa manipulasi harga barang, pemalsuan dokumen perdagangan, pengiriman barang fiktif, hingga penggunaan perusahaan cangkang.

Kepala Pusdiklat APUPPT, Supriadi, menekankan pentingnya memahami keterkaitan antara transaksi keuangan dan aktivitas perdagangan dalam mengungkap praktik TBML.

“Kita tidak cukup hanya memahami transaksi keuangan secara terpisah. Kita juga harus mampu memahami konteks perdagangan yang melatarbelakangi transaksi tersebut.”

Pelatihan dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri menggunakan Learning Management System (LMS) pada 28 Oktober–2 November 2026 dan pembelajaran tatap maya pada 3–6 November 2026.

Materi pelatihan mencakup risiko kejahatan keuangan, pengawasan kepabeanan, trade finance, analisis transaksi keuangan, serta strategi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU terkait TBML. Peserta juga mengikuti studi kasus untuk mengasah kemampuan mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan.

Dalam konteks penegakan hukum, Supriadi mengingatkan agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pelaku dan tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana hasil kejahatan.

“Jangan hanya berhenti pada pertanyaan siapa pelakunya dan apa tindak pidana asalnya, tetapi telusuri pula bagaimana hasil kejahatan tersebut diperoleh, dipindahkan, disamarkan, dan pada akhirnya dikuasai oleh siapa.”

Pelatihan ini diikuti bagi 33 peserta dari berbagai instansi, antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Polri, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, dan PPATK.

Keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi untuk menangani kejahatan keuangan yang melibatkan berbagai sektor.

“Kejahatan keuangan tidak mengenal batas kewenangan sektoral, maka penanganannya pun tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus mampu membangun sinergi yang berorientasi pada kepentingan nasional,” tegas Supriadi.

Melalui pelatihan ini, Pusdiklat APUPPT berharap dapat memperkuat kompetensi dan sinergi lintas instansi dalam mengungkap praktik TBML, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mendukung pemulihan aset hasil tindak pidana guna menjaga integritas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.(sk)