Hingga Triwulan III 2026, Pusdiklat APUPPT Hasilkan 894 Alumni dan Jangkau 35 Provinsi

General News 06 Nov 2026 Administrator

Depok — Sebanyak 894 peserta telah mengikuti dan menyelesaikan 30 program pelatihan yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) hingga triwulan III 2026. Capaian ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme.

Alumni pelatihan berasal dari berbagai sektor, meliputi 437 orang dari pihak pelapor, 202 orang dari aparat penegak hukum (APH), 126 orang dari lembaga pengawas dan pengatur (LPP), 116 orang dari internal PPATK, serta 13 orang dari Financial Intelligence Unit (FIU) Vietnam.

Keberagaman latar belakang peserta mendukung penguatan kapasitas lintas sektor dalam menghadapi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada kelompok pihak pelapor, industri pegadaian menjadi kelompok dengan jumlah alumni terbanyak, yaitu 119 orang, diikuti pedagang permata, perhiasan, dan logam mulia sebanyak 101 orang. Alumni lainnya berasal dari bank umum, bank perekonomian rakyat, notaris, bank pembangunan daerah, serta pedagang aset keuangan digital.

Sementara itu, peserta dari kelompok APH berasal dari berbagai instansi, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.

Peserta dari kelompok LPP berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia, serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun peserta internal PPATK berasal dari berbagai unit kerja, termasuk Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan. Keterlibatan berbagai instansi dan sektor tersebut mendukung penguatan pemahaman bersama serta koordinasi sesuai dengan peran masing-masing dalam rezim antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Program pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai materi teknis sesuai kebutuhan peserta, antara lain penerapan program APUPPT tingkat lanjutan, analisis transaksi keuangan, pengawasan kepatuhan, hingga penanganan tindak pidana tertentu. Khusus bagi APH, materi pelatihan meliputi penyidikan TPPU yang berkaitan dengan perjudian daring, tindak pidana siber, narkotika, green financial crime, serta penelusuran aset kripto.

Materi tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali risiko, menganalisis informasi keuangan, serta menangani perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Secara geografis, peserta pelatihan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang mencakup 35 provinsi. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah alumni terbanyak, diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Alumni lainnya tersebar di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Cakupan wilayah tersebut menunjukkan upaya Pusdiklat APUPPT dalam memperluas akses pengembangan kompetensi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. (nfn)