Pusdiklat APU PPT Latih Calon Assessor FATF untuk Perkuat Peran Indonesia dalam Kanca Internasional
Depok - Dalam rangka memperkuat peran strategis Indonesia dalam rezim global pemberantasan dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) menyelenggarakan Pelatihan Pra-Assessor FATF secara tatap muka pada 19–23 Mei 2025 di Depok.
Kegiatan ini bertujuan untuk membekali aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dengan pemahaman mendalam mengenai FATF Recommendations serta metodologi penilaian technical compliance yang digunakan dalam proses evaluasi dan pemantauan oleh Financial Action Task Force (FATF) maupun badan regional setara (FSRBs).
Sebagai anggota aktif FATF, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses evaluasi terhadap negara anggota lainnya. Berdasarkan dokumen Formulas for Contributions to FATF and FSRBs Assessments yang disahkan pada FATF Plenary Juli 2023, Indonesia diwajibkan menyediakan sedikitnya enam orang assessor untuk Mutual Evaluation, dua orang reviewer, satu expert untuk proses tindak lanjut (follow-up process), serta tujuh orang lead reviewer untuk mendukung peran Indonesia dalam International Cooperation Review Group (ICRG). Pusdiklat APU PPT menjawab kebutuhan ini dengan menyelenggarakan pelatihan yang menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas calon assessor.
Pelatihan ini diikuti oleh 29 peserta terpilih dari berbagai instansi penegak hukum dan lembaga terkait yang telah memiliki pengalaman dalam isu anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik dari sisi penegakan hukum maupun analisis transaksi keuangan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penguatan kapasitas teknis, tetapi juga seleksi awal bagi calon assessor yang akan mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional, sekaligus menjadi simbol kesiapan nasional dalam mendukung sistem keuangan global yang bersih dan transparan.
Melalui pelatihan ini, Pusdiklat APU PPT menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang APU PPT dan mendukung Indonesia agar tidak hanya menjadi objek evaluasi, tetapi juga beperan aktif dalam proses penilaian global. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk menjaga integritas sistem keuangan serta meningkatkan posisi dan kredibilitas Indonesia dalam tata kelola keuangan internasional. (WKW)
