Publik Menuntut Bukti Nyata: Layanan Bersih Harus Terasa, Kejahatan Keuangan Harus Ditekan
Depok, 31 Maret 2026 – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) kembali mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun di balik capaian ini, satu pertanyaan publik mengemuka: sejauh mana predikat tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
Predikat WBBM tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif atau sekadar penghargaan tahunan. Ia harus hadir dalam bentuk yang paling konkret: layanan tanpa pungutan liar, proses yang cepat dan punya nilai yang bisa diukur secara jelas.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan pada piagam, melainkan manfaat langsung yang dapat dirasakan. Apakah pelatihan yang diberikan dapat memberikan nilai tambah? Apakah Lembaga Pengawas dan Pengatur, Aparat Penegak Hukum, Pihak Pelapor dan peserta lainnya dapat menyerap dan menerapkan ilmu yang disampaikan sehingga korupsi dapat berkurang, peredaran narkoba dapat ditekan, judi online yang membawa sengsara masyarakat dapat diberangus? Inilah tolok ukur yang sesungguhnya.
“Harapan dan tuntutan masyarakat pengguna ini yang secara terus-menerus diupayakan dan diperbaiki dari waktu ke waktu dilakukan oleh Pusdiklat APU PPT. Untuk mendapatkan predikat WBBM ini kami berproses dan terus berbenah,” ujar Akhyar Effendi, Kepala Pusdiklat APU PPT.
Pusdiklat APU PPT ini merupakan satu-satunya pusat pendidikan dan pelatihan di Indonesia yang memberikan pembelajaran anti pencucian uang. Keberadaannya menjadi semakin strategis di tengah maraknya kejahatan keuangan—mulai dari korupsi, narkotika, hingga judi online, yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ini, mempertahankan WBBM harus diikuti dengan hasil yang lebih tegas: aparat penegak hukum dan pihak pelapor yang dilatih harus mampu menutup ruang gerak pelaku kejahatan dan memutus aliran uang ilegal.
Sejak beroperasi tahun 2018 hingga Maret 2026, Pusdiklat APU PPT telah melakukan 334 batch pelatihan dan menghasilkan 11.984 lulusan yang pesertanya dari internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Pihak Pelapor, dan Peserta lainnya. Lewat pelatihan yang diberikan, secara tidak langsung Pusdiklat APU PPT ikut memberikan sumbangsih dalam pengungkapan kasus-kasus besar yang ditangani oleh Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK yang berkolaborasi dengan PPATK.
Publik Berhak Menuntut Lebih
Bahwa lembaga yang menyandang predikat WBBM tidak hanya bersih di dalam, tetapi juga berdampak keluar—melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi akibat kejahatan keuangan.
“Kami menyadari, capaian ini adalah komitmen yang terus diuji. Evaluasi dan perbaikan akan dilakukan secara berkelanjutan agar standar pelayanan dan mutu pendidikan dan pelatihan tidak turun menjadi formalitas. WBBM bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk pembuktian. Jika masyarakat belum merasakan manfaatnya, maka kami harus terus berbenah dan memperbaiki diri,” tambah Pak Kapus, begitu Akhyar kerap disapa.
Ke depan, tantangan terbesar bukan mempertahankan predikat, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah uang haram semakin sulit beredar, dan setiap warga negara semakin merasakan kehadiran negara yang bersih dan melayani. “Tuntutan itu harus menjadi perhatian kita bersama agar keberadaan kita dirasakan oleh masyarakat. Saya apresiasi capaian yang diberikan ini dan terus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Capaian ini merupakan Bela Negara yang dapat kita persembahkan kepada anak bangsa,” ujar Nelson Daniel Parulian, Inspektur PPATK. (MNK)
