21 Tahun Mahkamah Konstitusi: Mengawal Konstitusi dan Demokrasi

Depok - Sudah 21 tahun Mahkamah Konstitusi (MK) hadir untuk negeri. Sejak didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menegakkan konstitusi Republik Indonesia. Dengan wewenang untuk menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, hingga menangani perselisihan wewenang antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi telah menjadi simbol keadilan dan integritas hukum di Indonesia. Telah banyak putusan yang dikeluarkan oleh MK yang kemudian memastikan demokrasi berjalan dengan sehat dan berkeadilan di negara ini.

Salah satu keputusan MK dalam ranah TPPU adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang mendorong transformasi penyidikan TPPU oleh PPNS. Sebelum adanya putusan ini, hanya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari instansi tertentu yang memiliki wewenang dalam menyidik TPPU, yaitu PPNS KPK, BNN, DJP dan DJBC. Tetapi, pasca putusan tersebut semua penyidik yang memiliki wewenang untuk menyidik tindak pidana asal dari suatu TPPU dapat melakukan penyidikan TPPU. 
Semoga dengan putusan tersebut akan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia.

Kiprah MK dalam menjaga konstitusi dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan dan dirayakan. Kedepannya, semoga MK bisa terus mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia demi masyarakat yang lebih adil serta demokratis. Selamat ulang tahun ke-21, Mahkamah Konstitusi. (arf)