Kick Off Cetak Biru Pelatihan APU PPT 2025–2029 : Satu Langkah Strategis Menuju Pelatihan APU PPT yang Adaptif dan Terukur
Jakarta – Dalam rangka menyusun arah strategis pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) tahun 2025–2029, Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT (PATIH) menyelenggarakan Kick Off Meeting penyusunan Cetak Biru Pelatihan pada Jumat, 9 Mei 2025 di Gedung Juanda, Kantor Pusat PPATK. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama seluruh anggota tim kerja mengenai cetak biru yang akan disusun.
Penyusunan cetak biru ini melibatkan seluruh unit kerja teknis yang terkait serta stakeholder pelatihan APU PPT untuk mengakomodasi masukan dari unit kerja internal serta stakeholder eksternal yang menjadi bagian dari APU PPT. Dokumen ini akan menjadi fondasi perencanaan kegiatan pelatihan selama lima tahun ke depan, dengan beberapa tujuan utama: mendukung kontribusi aktif stakeholder dalam rezim APU PPT, mendorong penguatan posisi Indonesia di forum internasional, memetakan kebutuhan kompetensi, merencanakan alokasi sumber daya dan anggaran secara efektif, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan arah kebijakan nasional dan global.
Penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara sistematis melalui tujuh langkah strategis, yang mencakup analisis situasi, kajian dokumen, penyusunan peta kompetensi, penentuan milestone dan outcome, hingga pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Lebih dari 25 instansi dari berbagai sektor akan terlibat dalam proses in-depth interview yang direncanakan berlangsung mulai akhir April dan ditargetkan penyebaran kuesioner dimulai awal Juni 2025.
Kick Off Meeting ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun sistem pelatihan yang terukur, berkelanjutan, dan berstandar nasional maupun internasional. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan menjadi referensi utama dalam penyelenggaraan pelatihan nasional APU PPT agar dapat digunakan oleh learning center lain dalam pengembangan kompetensi APUPPT dengan tetap menjaga harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pelatihan. (nfn)
