Pusdiklat APU PPT Perkuat Pelayanan Publik melalui Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025
Depok – Sepanjang tahun 2025, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) menerima dan mengelola 211 pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan. Pengelolaan pengaduan ini merupakan bagian dari komitmen Pusdiklat APU PPT dalam mendukung pengawasan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan dan kerja sama.
Pengaduan masyarakat diterima melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi pengaduan tatap muka, WhatsApp, media sosial (instagram), email, kuesioner, serta SP4N-LAPOR. Dari keseluruhan pengaduan yang masuk, mayoritas disampaikan melalui WhatsApp dan email, yang menunjukkan preferensi masyarakat terhadap kanal komunikasi yang cepat dan personal.
Berdasarkan hasil pengelolaan pengaduan, topik yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan LMS/IFII Learn, fasilitas penunjang pelatihan, administrasi pelatihan, kerja sama, serta penyelenggaraan pelatihan. Selain itu, sebagian pengaduan bersifat informatif, seperti permintaan informasi terkait pendaftaran pelatihan, akses LMS, sertifikat pelatihan, hingga permohonan magang.
Seluruh pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2025 telah ditindaklanjuti, mencerminkan responsivitas dan komitmen Pusdiklat APU PPT dalam memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Berbagai masukan teknis, termasuk perbaikan fasilitas dan infrastruktur, juga telah menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secara bertahap.
Sebagai upaya peningkatan ke depan, Pusdiklat APU PPT terus mengembangkan layanan pengaduan masyarakat terintegrasi melalui SILABU, yang dilengkapi dengan fitur pelacakan pengaduan dan penyediaan FAQ terpadu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan sekaligus memperkuat transparansi dan kualitas layanan. Melalui pengelolaan pengaduan yang berkelanjutan, Pusdiklat APU PPT berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan sebagai wujud akuntabilitas publik dan peningkatan mutu pelatihan. (nfn)
